BEM Unram Tagih Janji 100 Hari

updated:Sabtu 8/01/05
Puluhan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum yang tergabung dalam BEM Universitas Mataram (Unram), Jumat (7/1) kemarin menggelar demo di gedung DPRD NTB. Aksi itu terkait dengan janji seratus hari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Muhammad Jusuf Kalla (MJK) yang tidak akan menaikkan BBM.

Pemerintahan SBY-MJK yang belum genap seratus hari ingin menaikkan harga BBM. Hal itu, menurut ketua BEM Unram Iwan Wahyudi, sama saja dengan mencabut subsidi untuk rakyat, yang tidak tanggung-tanggung angkanya mencapai 40 persen. Dengan demikian, rakyat pun harus bersiap-siap menanggung akibat dari kenaikan tersebut.

Kenaikan BBM itu, lanjut Iwan akan berdampak terhadap merangkaknya harga makanan dan biaya transportasi serta kebutuhan pokok lainnya. ''Bahkan saat ini harga kebutuhan pokok mulai beranjak naik hingga 5-10 persen,'' katanya. Jadi, sangat ironis kiranya bila pemerintahan saat ini masih ngotot akan menaikkan harga BBM. Padahal, rencana yang tidak populis ini hanya akan semakin menghimpit kehidupan masyarakat kecil.

''Sepanjang korupsi dan pemborosan dibiarkan, maka seratus persen masyarakat Indonesia dari semua tingkatan status sosial berhak menolak rencana kenaikan BBM 40 persen itu,'' serunya dalam aksi tersebut. Iwan juga mengatakan, walaupun pemerintah telah membentuk tim sosialisasi kenaikan BBM, tetap saja logika dan argumen pemerintah untuk menaikkan BBM tidak dapat dicerna oleh akal sehat.

Menurut Ketua BEM Unram, seharusnya pemerintah memprioritaskan penyelamatan 6 trilyun rupiah yang ditelan oleh broker-broker Pertamina tiap tahunnya dan melakukan efisiensi operasional Pertamina. Di Indonesia, rasa keadilan makin teriris, tatkala pemerintah masih mensubsidi bank-bank rekap besar (Rp 41 trilyun pertahun). Pemerintah lebih memilih untuk mensubsidi konglomerat hitam yang belakangan ini menjadi gembong-gembong koruptor ketimbang mensubsidi masyarakat yang tengah berada pada titik kritis kesusahan. Bahkan, 40 persen kenaikan BBM yang merupakan hasil karya Kabinet Indonesia Bersatu diawal 2005.

Walaupun kenaikan BBM ditunda hingga Maret mendatang, namun hal itu tidak mengurangi penderitaan rakyat. Karenanya, BEM Unram mengeluarkan tiga pernyataan sikap, yakni, menolak rencana kenaikan BBM yang tidak memihak masyarakat kalangan bawah dan melakukan audit struktur serta finansial untuk memperbaiki efisiensi subsidi, menangkap dan menyita aset para koruptor kelas kakap, untuk kemudian digunakan subsidi BBM bagi kesejahteraan rakyat dan mendesak pertamina agar mrnghentikan penggunaan jasa trading companies (broker) untuk melakukan ekspor dan impor minyak.

Sementara itu, di gedung DPRD NTB, para pendemo diterima oleh enam anggota Dewan. Bahkan satu di antara mereka yang berasal dari PAN, berjanji meneruskan aspirasi para mahasiswa. (fit)

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=1194576000236576269#editor/target=post;postID=9008887447563987695