BEM NTB Raya Desak Gubernur Selesaikan Instabilitas

Mataram (Suara NTB) -
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) NTB Raya, dalam orasi dan pernyataan sikapnya Senin (4/4) kemarin, mendesak Gubernur NTB H.L. Serinata, agar segera menyelesaikan instabilitas pemerintahan yang terjadi di berbagai wilayah di NTB. Pernyataan sikap itu dibacakan oleh perwakilan BEM di tiga tempat, Kantor Kejati NTB, Kantor Gubernur dan DPRD NTB.

BEM menilai banyak PR (pekerjaan rumah) yang belum diselesaikan Gubernur. Seperti persoalan caretaker di Bima, persoalan di DPRD Lombok Timur (Lotim) yang juga dinilai belum tuntas dengan belum dilantiknya ketua terpilih. Tak hanya itu, NTB di bawah kepemimpinan Serinata juga didesak untuk menyelesaikan kasus illegal logging di Dompu dan permasalahan lainnya yang diakibatkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.

Korlap BEM NTB Raya, Edi Gunawan, didampingi ketua BEM Unram, Iwan Wahyudi, mengatakan BEM merupakan gerakan moral yang independen yang lahir dari rasa tanggung jawab selaku anak bangsa untuk menciptakan bangsa yang lebih bersih dan pemerintahan yang memihak rakyat. Atas alasan itu BEM minta agar Kejati NTB segera menyelesaikan kasus korupsi yang melibatkan legislatif dan eksekutif di seluruh daerah tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun.

Menurut Iwan, penegakan supremasi hukum belum dilaksanakan secara optimal karena hukum masih berjalan di bawah intervensi dan kepentingan politik. Ia mencontohkan, pemberantasan korupsi di NTB berlangsung sangat lambat. Kinerja aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi yang telah akut mengundang tanya dan kekecewaan rakyat. Demikian pula dengan penetapan dan pembentukan lembaga kelengkapan Pemda yang berlarut-larut sehingga memperlambat roda pemerintahan yang seharusnya dapat melayani rakyat, menjadi pincang.

Aksi mahasiswa yang berasal dari berbagi Perguruan Tinggi di NTB itu diawali di kantor Kejati NTB. Mereka menyerahkan pernyataan sikap yang diterima oleh Kasi Humas Kejati NTB, Maryadi IK, S.H. Setelah itu BEM bergerak menuju Kantor Gubernur NTB. Satu per satu dari mereka berorasi sambil memperlihatkan sejumlah pamflet bernada sinis. Terakhir, mereka mendatangi gedung DPRD NTB. Mereka mengancam akan menduduki gedung Dewan jika aspirasi mereka tidak direspon. Setelah membackan pernyataan sikap, Iwan Wahyudi menyerahkannya pada perwakilan anggota Dewan dari PBR, PKB dan partai Demokrat. (fit)

http://www.balipost.co.id/BALIPOSTCETAK/2005/4/5/nusatenggara.html